Menu Home

MENU

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
www.amienlink3.blogspot.com

Wednesday, February 24, 2010

Komputer Rp 16 Juta untuk Anggota DPR Terlalu Mahal


Komputer Rp 16 Juta untuk Anggota DPR Terlalu Mahal
Irwan Nugroho - detikNews


Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan fasilitas komputer senilai Rp 16,05 juta per unit. Harga komputer itu dinilai terlalu mahal dan merupakan pemborosan uang negara.

"Saya kira itu sebuah pemborosan besar. Inilah lemahnya siatem pengawasan di DPR, sehingga banyak terjadi potensi mark up," kata Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, kepada detikcom, Jumat (22/1/2010).

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, harga komputer itu masih simpang siur, ada yang bilang Rp 15 juta, ada yang bilang Rp 20 juta. Yang jelas, komputer itu sudah ada di meja masing-masing anggota.

Dalam dokumen yang diperoleh Roy, total komputer yang diadakan Sekretariat Jenderal DPR tersebut berjumlah 687 unit dengan anggaran sebesar Rp 11,03 miliar. Dana itu merupakan anggaran definitif Setjen tahun 2009.

Dijelaskan Roy, harga personal computer (PC) dengan spesifikasi tercangggih saat ini paling-paling hanya Rp 5 juta. Jadi menurutnya ada pembengkakan dana sebesar Rp 11 juta per unitnya.

"Rp 11 juta kalikan saja dengan 687 sudah berapa? Itu adalah pembengkakan yang luar biasa," terangnya.

Lagi pula, lanjut Roy, kerja-kerja di ruangan anggota DPR tidak memerlukan komputer dengan teknologi canggih. Seorang sekretaris anggota Dewan hanya memakai komputer untuk mengetik, membuat jadwal, membuat presentasi, dan mencari materi melalui internet.

"Dan kadang cuma digunakan untuk chatting saja," sindir Roy.

Roy berpendapat, daripada membeli yang baru sebaiknya Setjen meng-upgrade komputer lama yang masih bisa dipakai. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan cuma untuk biaya pemeliharaan dan itu jauh lebih ringan.

"Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan BPK untuk mengudit serius anggaran di DPR. Karena setahu saya BPK sering tidak memberi audit yang komprehensif, sehingga seringkali kejadian yang sama selalu berulang," tandasnya. (irw/nrl).

Sumber: detikNews

No comments:

Post a Comment

Profile Pict :